infopariaman.com – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar di Aula IKK Padang Pariaman, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), yakni Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas I, Ahmad Hasmy.
Bimtek diikuti oleh para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, serta Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman.
Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa tuntutan terhadap pemerintah saat ini tidak lagi hanya sebatas melaksanakan program dan kegiatan, tetapi juga harus mampu menunjukkan hasil, manfaat, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, SAKIP merupakan instrumen penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif. Sistem ini menjadi alat untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Rahmat Hidayat.
Ia menjelaskan bahwa implementasi SAKIP harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi, hingga pelaporan.
Keseluruhan tahapan tersebut harus saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Rahmat juga menyampaikan bahwa Kabupaten Padang Pariaman berhasil mempertahankan nilai SAKIP kategori BB atau Sangat Baik pada tahun 2024 dan 2025. Meski demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh perangkat daerah berpuas diri.
“Prestasi ini patut kita syukuri dan apresiasi. Namun ke depan kita harus terus meningkatkan kualitas kinerja dengan target meraih nilai A atau kategori Memuaskan. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi yang benar-benar berorientasi pada hasil,” katanya.
Sementara itu, narasumber dari KemenPANRB, Ahmad Hasmy, menekankan pentingnya penguatan SAKIP yang selaras dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Berdampak yang saat ini menjadi fokus pemerintah pusat.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan dokumen pendukung semata, tetapi harus mampu menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
“Reformasi birokrasi saat ini menitikberatkan pada dampak yang dihasilkan. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelas Ahmad Hasmy.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola pemerintahan, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi.
Melalui kegiatan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi SAKIP.
Dengan demikian, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperkuat budaya kinerja di lingkungan birokrasi sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkinerja tinggi, transparan, dan mampu memberikan hasil pembangunan yang lebih optimal bagi masyarakat. (*)