infopariaman.com – Setelah sebelumnya bertemu dengan Direktur Jenderal Bina Marga membawa usulan senilai Rp93 miliar, Wali Kota Pariaman Yota Balad kembali melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menemui Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2025) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Yota menyerahkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur yang dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pariaman. Ia hadir bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan kepala daerah lainnya dari Sumatera Barat.
“Hari ini kami kembali menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur yang telah kami siapkan secara administratif dan teknis. Kami berharap dukungan dari Kementerian PU untuk merealisasikannya,” ujar Yota.
Adapun usulan yang disampaikan meliputi:
- Pembangunan Infrastruktur Jalan – Rp27 Miliar
Bertujuan untuk mendukung swasembada pangan serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Kota Pariaman. - Pengendalian Banjir Sungai Batang Mangor – Rp20 Miliar
Penanganan kerusakan tebing sungai yang kritis dan sering longsor, yang telah mengancam lahan pertanian di sekitarnya. Meski telah dianggarkan pada 2025, program ini masih tertunda karena pemblokiran anggaran. - Pembangunan Pasar Basah Kota Pariaman – Rp88 Miliar
Dengan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan dan DED yang telah rampung, pemerintah kota hanya tinggal menunggu pengalokasian anggaran dari pusat. - Rehabilitasi GOR Rawang dan GOR Sutan Rajo Bujang – Rp20 Miliar
Dirancang untuk mendukung kegiatan pembinaan calon peserta sekolah kedinasan serta tempat latihan fisik bagi pelajar yang kurang mampu. - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) – Rp15 Miliar
Semua dokumen pendukung seperti FS dan DED sudah lengkap dan telah dibahas bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan. Diharapkan pembangunannya bisa dimulai pada 2026. - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Desa Pungguang Ladiang – Rp37 Miliar
Usulan ini diajukan karena sistem SPAM yang ada saat ini belum optimal, sehingga masyarakat belum mendapatkan akses air minum yang layak. Penambahan unit Water Treatment Plant (WTP) dinilai sangat diperlukan.
Yota menegaskan bahwa keterbatasan anggaran di daerah menjadi tantangan dalam merealisasikan program-program tersebut. Oleh karena itu, ia berharap dukungan dari pemerintah pusat bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kota Pariaman. (A/F)