infopariaman.com – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menghadapi tantangan besar dalam pembangunan fisik pasca diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Rudi Repenaldi Rilis, mengungkapkan bahwa imbas dari kebijakan tersebut menyebabkan pemangkasan anggaran pembangunan fisik hingga mencapai Rp88 miliar.
“Dalam Inpres itu diberikan penegasan terhadap beberapa sub pembiayaan di pemerintah, dan kita dituntut untuk melakukan efisiensi,” ujarnya di Parit Malintang, Rabu (12/2/2025).
Efisiensi ini, lanjutnya, mencakup kegiatan seremonial, studi banding, dan kegiatan non-prioritas lainnya yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Kebijakan efisiensi ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang secara spesifik memotong beberapa subsektor penerimaan daerah.
Pemangkasan terbesar terjadi pada bidang pekerjaan umum melalui Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp54 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp34 miliar.
“Ini tentu menjadi tantangan dalam melaksanakan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur yang sangat vital untuk pelayanan publik,” ucap Rudi.
Ia menambahkan bahwa kondisi geografis Padang Pariaman sebagai daerah rawan bencana membuat kebutuhan akan pembangunan infrastruktur menjadi sangat mendesak.
Meski terdampak, Pemkab Padang Pariaman berkomitmen melaksanakan keputusan nasional tersebut melalui revisi dan pergeseran anggaran dalam APBD 2025.
“Kami akan melakukan penyesuaian besar-besaran, namun meniadakan pembangunan fisik sepenuhnya sangat berisiko,” tegasnya.
Rudi menyebutkan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan serta arahan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, John Kenedy Azis dan Rahmat Hidayat, mengingat program unggulan mereka berfokus pada pembangunan fisik dan perbaikan infrastruktur pascabencana.
Sebelum diterapkannya efisiensi, anggaran belanja daerah dalam APBD 2025 mencapai Rp1,5 triliun. Kini, pemerintah daerah tengah menyiapkan sejumlah opsi untuk menyikapi pemangkasan tersebut agar program prioritas tetap dapat berjalan optimal. (F/A)