infopariaman.com — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum delapan fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Padang Pariaman, Jumat (29/8/2025).
Penyampaian jawaban eksekutif ini disampaikan oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, sebagai bentuk tanggapan resmi terhadap saran, masukan, dan pertanyaan dari seluruh fraksi DPRD yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya.
Dalam penyampaiannya, Rahmat Hidayat menegaskan bahwa seluruh masukan legislatif akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan postur anggaran, sekaligus memperkuat arah kebijakan keuangan daerah yang berpihak kepada masyarakat.
“Masukan dari DPRD merupakan bahan evaluasi bersama yang akan memperkuat rancangan perubahan APBD ini. Pemerintah memastikan arah kebijakan tetap fokus pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada delapan fraksi yang telah memberikan pandangan umum, yakni Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP.
Ringkasan tanggapan pemerintah daerah :
Fraksi PAN: Pemerintah sepakat mengenai pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat, serta mendorong pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Fraksi Gerindra: Disampaikan komitmen untuk efisiensi belanja serta fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi PKB: Pemerintah menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penyusunan anggaran serta terus memperjuangkan status pegawai non-ASN kategori R4.
Fraksi NasDem: Penjelasan bahwa kenaikan belanja modal diarahkan pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Fraksi Golkar: Pemerintah mendukung penyesuaian target PAD, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penataan aset hibah yang lebih tertib.
Fraksi Demokrat: Menanggapi perlunya penyesuaian belanja infrastruktur sesuai kebijakan nasional dan kesiapan pemerintah melakukan evaluasi pos belanja bersama DPRD.
Fraksi PKS: Pemerintah menyambut baik usulan selektif dalam prioritas belanja, pengembangan layanan PDAM, dan peningkatan infrastruktur serta pendidikan, khususnya di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
Fraksi PPP: Pemerintah mendukung penguatan program pro-rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, serta penataan data kemiskinan agar bantuan lebih tepat sasaran.
Menutup penyampaiannya, Rahmat Hidayat menyampaikan harapan agar pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. (A/F)