infopariaman.com – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memberikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Padang Pariaman terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Selasa (11/11/2025).
Rapat dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta perwakilan perangkat daerah.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan dan masukan yang diberikan selama proses pembahasan awal.
Ia menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi menjadi bahan berharga untuk penyempurnaan dokumen anggaran.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan saran serta masukan terhadap Rancangan APBD 2026. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk menghadirkan anggaran yang efisien, berkualitas, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Rahmat Hidayat.
Dalam jawaban eksekutif, Pemkab Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, inovasi layanan digital, serta peningkatan koordinasi antarperangkat daerah.
Pemerintah daerah juga terus melakukan diplomasi fiskal untuk meningkatkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, pengendalian belanja daerah akan dilakukan lebih selektif dan transparan, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah dan bantuan sosial agar tepat sasaran.
Menjawab berbagai masukan fraksi, pemerintah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2026, disesuaikan dengan ruang fiskal daerah.
Dalam bidang kesehatan, pemerintah menargetkan peningkatan capaian menuju Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat memiliki jaminan layanan kesehatan berkualitas.
Pada sektor pendidikan, Pemkab akan mengkaji kebutuhan tenaga pendidik dan keberlanjutan tenaga PPPK sesuai regulasi yang berlaku.
Pemkab Padang Pariaman menegaskan bahwa proses penyusunan RAPBD dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
Pengawasan penggunaan APBD juga akan diperkuat untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas setiap program.
“Pemerintah daerah berkomitmen menjalankan prinsip good governance dan memastikan APBD 2026 benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Di akhir penyampaiannya, Rahmat Hidayat mengajak DPRD untuk terus memperkuat kolaborasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Kami berharap dukungan penuh dari DPRD agar pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Padang Pariaman,” tutupnya. (A/F)