infopariaman.com – Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Idha Widi Arsanti, di Pendopo Wali Kota Pariaman, Jumat (26/12).
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi penguatan sektor pertanian di Kota Pariaman, terutama terkait peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Pariaman menyambut positif kebijakan Kementerian Pertanian yang akan mengalihkan beban penggajian penyuluh pertanian ke pemerintah pusat mulai tahun 2026.
Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, karena anggaran yang sebelumnya digunakan untuk gaji dapat dialokasikan ke program pembangunan pertanian lainnya.
Yota Balad menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan nyata terhadap peran strategis penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan sektor pertanian di lapangan.
Ia berharap adanya kepastian kesejahteraan ini dapat meningkatkan semangat kerja para penyuluh dalam mendampingi petani.
Saat ini, Pemerintah Kota Pariaman memiliki 34 orang penyuluh pertanian yang selama ini digaji melalui APBD dan tersebar di empat kecamatan.
Setiap desa atau kelurahan ditugaskan dua hingga tiga orang penyuluh, menyesuaikan dengan luas wilayah serta lahan pertanian yang ada.
Wali Kota juga berharap transformasi status penggajian ini dapat mendorong peningkatan kinerja dan lahirnya inovasi-inovasi baru di bidang pertanian, sehingga sektor pertanian di Kota Pariaman dapat berkembang lebih maju dan berdaya saing.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Afrizal Azhar, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, Marlina Sepa, serta seluruh penyuluh pertanian Kota Pariaman.
Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementan RI, Idha Widi Arsanti, menjelaskan bahwa kebijakan pengalihan gaji penyuluh ke pemerintah pusat bertujuan untuk menyeragamkan standar kesejahteraan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, para penyuluh diharapkan dapat bekerja lebih fokus tanpa terkendala persoalan anggaran daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada 7 Januari 2026 mendatang, Menteri Pertanian RI akan meluncurkan program Swasembada Pangan Indonesia.
Pada kegiatan tersebut, seluruh penyuluh pertanian akan dikumpulkan dan mendapatkan arahan langsung dari Menteri Pertanian terkait peran dan langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Selain kebijakan penggajian, Kementerian Pertanian juga akan meningkatkan pengawasan kinerja serta menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi penyuluh pertanian.
Berbagai dukungan penunjang lainnya juga akan diberikan untuk memastikan penyuluh memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung pertanian modern yang mandiri dan berdaya saing. (F)