infopariaman.com – Upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman terus mendapat perhatian pemerintah pusat.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) sekaligus meninjau langsung progres penanganan infrastruktur dan bantuan kemasyarakatan di sejumlah wilayah terdampak.
Tim supervisi Satgas PRR dipimpin Wakil II Pos Komando Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, didampingi Anggota Pos Komando Analisis dan Evaluasi Satgas PRR Gatot Satria Wijaya, Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, serta Anggota Pos Komando Data Satgas PRR Sertu Tri Wahyu Hadiyanto.
Kunjungan tersebut turut melibatkan unsur Kodim 0308/Pariaman dan Polres Pariaman.
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Pendopo Bupati, Kamis (11/6/2026), sebelum dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah dan peninjauan lapangan.
Dalam pemaparannya, Bupati John Kenedy Azis menjelaskan bahwa dampak banjir bandang yang melanda Padang Pariaman masih dirasakan hingga saat ini.
Sejumlah infrastruktur vital mengalami kerusakan berat, mulai dari jembatan yang putus, ruas jalan yang rusak, hingga fasilitas pendidikan yang belum dapat berfungsi secara optimal.
Selain itu, bencana juga berdampak terhadap sektor pertanian. Perubahan aliran sungai menyebabkan sejumlah lahan produktif tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian warga.
“Banyak infrastruktur vital yang lumpuh, mulai dari jembatan putus hingga jalan rusak berat. Lahan pertanian warga juga tidak lagi bisa digarap akibat perubahan aliran sungai. Sejumlah fasilitas pendidikan rusak dan belum dapat digunakan secara maksimal. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” ujar JKA.
Ia menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Menurutnya, keterlambatan pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan risiko yang lebih besar.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah peristiwa seorang warga yang nekat menyeberangi sungai menggunakan tali akibat jembatan yang putus.
Warga tersebut sempat hanyut terbawa arus sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh masyarakat sekitar.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur pascabencana harus segera dilakukan. Ini bukan hanya soal akses masyarakat, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap sejumlah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat menjadi prioritas dalam program penanganan pemerintah pusat sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh.
Rapat koordinasi turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI-Polri, Kejaksaan, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan pascabencana.
Usai rapat, rombongan Satgas PRR bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang didampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah titik terdampak.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kawasan Asam Pulau untuk melihat kondisi aliran sungai serta akses jalan menuju PLTA Singkarak yang mengalami kerusakan.
Selanjutnya tim bergerak ke kawasan Tanah Taban guna meninjau lahan pertanian yang terdampak banjir dan membutuhkan penanganan lanjutan agar dapat kembali produktif.
Rombongan kemudian meninjau Jembatan Anduriang yang putus akibat bencana. Kerusakan jembatan tersebut menyebabkan terganggunya konektivitas masyarakat serta berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga sehari-hari.
Hingga saat ini masyarakat masih mengandalkan rakit sebagai sarana penyeberangan darurat untuk melintasi Sungai Batang Anai.
Selain melihat kondisi jembatan, tim juga meninjau dampak kerusakan terhadap lahan pertanian di sekitar kawasan tersebut serta kondisi aliran Sungai Batang Anai yang mengalami perubahan pascabencana.
Kunjungan lapangan ditutup dengan peninjauan Jembatan Sikabu yang juga menjadi salah satu infrastruktur prioritas dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman semakin kuat dalam mempercepat proses pemulihan daerah terdampak bencana, sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal dan roda perekonomian daerah dapat segera pulih. (*)