infopariaman.com – Bupati John Kenedy Azis menerima kunjungan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka entry briefing pemeriksaan pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Padang Pariaman, Kamis (12/02/2026).
Dalam kegiatan itu, Bupati didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, di antaranya Inspektur Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris BPBD, Sekretaris Inspektorat, Kepala Bidang BPBD, Kepala Bagian Perekonomian, serta Sekretaris DPRD.
Entry briefing ini merupakan tahapan awal dalam proses audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara tim BPK RI dan pemerintah daerah guna menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Adapun fokus pemeriksaan mencakup pertanggungjawaban belanja daerah Tahun Anggaran 2025, termasuk belanja barang dan jasa, subsidi, serta belanja modal.
Pemeriksaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan kepatuhan terhadap penggunaan anggaran.
Mewakili Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Pengendali Teknis BPK, Yunaldi, menyampaikan maksud kedatangan tim untuk meminta izin kepada Bupati Padang Pariaman dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD Tahun 2025.
Adapun susunan tim pemeriksa terdiri dari Sudarminto Eko Putra sebagai penanggung jawab, Nelson Humiras Halomoan Siregar sebagai wakil penanggung jawab, Yunaldi sebagai pengendali teknis, Nur Azani sebagai ketua tim, serta Fajar Wahyudi, Dwitri Desvira, M. Syauqi Habib, dan Cici Annike Wulan sebagai anggota tim.
Menanggapi hal tersebut, Bupati John Kenedy Azis menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, pemeriksaan oleh BPK merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Ia juga mengimbau seluruh kepala perangkat daerah agar bersikap kooperatif serta proaktif dalam memenuhi setiap permintaan dokumen maupun data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.
Bupati menegaskan agar seluruh pihak tidak merasa khawatir terhadap proses pemeriksaan tersebut, karena kegiatan itu bertujuan menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. (*)