infopariaman.com – Di tengah dinamika dunia yang penuh polarisasi, Indonesia memilih posisi sebagai mitra terpercaya yang bebas menentukan kepentingan nasional dan aktif membangun dialog produktif dengan berbagai pihak.
Prinsip tersebut membuat Indonesia semakin dihormati dalam berbagai forum internasional.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid, pada acara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tingkat Kota Pariaman tahun 2025.
Acara berlangsung di Halaman Balaikota Pariaman, Selasa (20/5/2025).
Mulyadi melanjutkan pidato Meutya Viada Hafid dengan menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa.
Pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama kebangkitan nasional, yaitu delapan misi besar yang bertujuan menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan rakyat Indonesia.
“Di balik setiap kebijakan dan program pemerintah, ada tujuan utama agar seluruh rakyat Indonesia, baik di kota besar maupun pelosok desa, merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri,” ujarnya.
Atas nama Pemerintah Daerah, pribadi, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Pariaman, Mulyadi mengucapkan selamat memperingati 117 tahun Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025.
Ia mengingatkan jasa para pendiri dan pemikir bangsa yang telah meletakkan dasar kemerdekaan yang dinikmati saat ini.
“Peringatan ini adalah momen bersejarah untuk mengenang semangat kebangsaan dan persatuan yang menjadi dasar perjuangan kemerdekaan,” tambahnya.
Menurut Mulyadi, Hari Kebangkitan Nasional menjadi refleksi atas tekad dan perjuangan rakyat Indonesia yang gigih dalam membebaskan diri dari penjajahan dan menjadi tonggak kesadaran pentingnya persatuan sebagai fondasi membangun masa depan bangsa.
Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Forkopimda, Kepala Kemenag, Kalapas II B Pariaman, Ketua TP PKK, GOW, DWP Kota Pariaman, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah lainnya. (F)