infopariaman.com – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran besar senilai Rp18,3 triliun untuk memulihkan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 lalu.
Dana tersebut difokuskan untuk mempercepat pemulihan akses transportasi dan mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.
Dari total anggaran tersebut, Rp3,24 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar.
Investasi infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menopang aktivitas ekonomi warga.
Informasi itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BPJN Sumbar, Senin malam (19/1/2026).
Andre Rosiade menjelaskan, dari total dana Rp18,3 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Sumbar, sebesar Rp13,52 triliun berada di bawah pengelolaan langsung Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Sementara sisanya disalurkan melalui berbagai kementerian dan lembaga lain sesuai dengan sektor pembangunan masing-masing.
“Anggaran Rp13,52 triliun ini akan dibahas secara rinci dan komprehensif, mencakup Balai Jalan, Balai Wilayah Sungai, Cipta Karya, hingga prasarana strategis lainnya. Targetnya, setiap rupiah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumbar,” kata Andre.
Untuk sektor jalan dan jembatan, Andre merinci bahwa dari total Rp3,24 triliun, sekitar Rp813 miliar dialokasikan untuk penanganan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sementara itu, porsi terbesar yakni Rp2,4 triliun diperuntukkan bagi jalan daerah melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Program ini menyasar ruas jalan kabupaten dan kota yang selama ini mengalami kerusakan parah, namun terkendala keterbatasan APBD.
“Program Inpres Jalan Daerah sangat penting karena kemampuan fiskal kabupaten dan kota di Sumbar masih terbatas. Pemerintah pusat hadir untuk memastikan persoalan infrastruktur jalan bisa ditangani secara tuntas,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI tersebut.
Andre juga menegaskan agar BPJN Sumbar melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan serta menyesuaikan desain infrastruktur dengan kondisi geologis terbaru pascabencana.
“Kualitas pembangunan harus menjadi prioritas. Desain jalan juga perlu disesuaikan dengan kondisi pascagalodo agar lebih tahan terhadap potensi bencana ke depan,” tegasnya.
Menurut Andre, besarnya alokasi anggaran ini mencerminkan perhatian serius
Presiden Prabowo Subianto terhadap pemulihan Sumatera Barat.
Ia memastikan seluruh kabupaten dan kota akan mendapatkan penanganan pembangunan secara terukur dan merata.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi mengungkapkan bahwa tingkat kemantapan jalan nasional di Sumbar dengan total panjang sekitar 1.450 kilometer saat ini telah mencapai 94,61 persen, angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Meski demikian, Elsa mengakui masih terdapat tantangan besar akibat dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar.
“Kami telah mendata seluruh ruas jalan dan jembatan yang terdampak bencana. Ke depan, penanganan tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga peningkatan ketahanan infrastruktur agar lebih adaptif terhadap cuaca ekstrem,” jelasnya.
Terkait alokasi Rp2,4 triliun untuk jalan daerah, Andre mengungkapkan terdapat 378 usulan proyek yang diajukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar. Penanganannya direncanakan dilakukan secara bertahap dalam periode 2025 hingga 2027.
Rincian usulan tersebut tersebar di seluruh wilayah Sumbar. Pemerintah Provinsi Sumbar mengajukan 43 paket dengan nilai kebutuhan sekitar Rp928 miliar.
Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebagai daerah dengan usulan terbanyak, yakni 47 paket senilai sekitar Rp391 miliar, disusul Kabupaten Solok dengan 37 paket senilai Rp162 miliar.
Sementara itu, Kota Padang mengusulkan 14 paket dengan nilai Rp150 miliar, Kabupaten Agam sebanyak 42 paket senilai Rp131 miliar, dan Kabupaten Tanah Datar 38 paket dengan kebutuhan sekitar Rp75 miliar.
Daerah lainnya meliputi Kabupaten Limapuluh Kota dengan 15 paket senilai Rp71 miliar, Kota Pariaman 11 paket senilai Rp56 miliar, Kota Padang Panjang 14 paket senilai Rp53,4 miliar, Kabupaten Kepulauan Mentawai 10 paket senilai Rp33 miliar, Kabupaten Pesisir Selatan 6 paket senilai Rp24 miliar, Kabupaten Pasaman Barat 12 paket senilai Rp15,4 miliar, serta Kabupaten Pasaman dengan 29 paket senilai sekitar Rp10 miliar. (*)