infopariaman.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Pariaman terus memperkuat kesiapan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami melalui pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 29–30 September 2026, tersebut ditutup langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Lapangan Parkir Josal Football Academy, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Rabu (30/9/2026).
Penutupan kegiatan itu turut dihadiri Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wakil Wali Kota Mulyadi, Sekretaris Utama BNPB Rustian, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat Erasukma Munaf, serta Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariaman Ferry Ferdian Bagindo Putra.
Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menegaskan bahwa mitigasi bencana merupakan langkah penting untuk meminimalkan risiko dan melindungi masyarakat dari dampak bencana alam.
Menurutnya, meskipun manusia tidak dapat mengendalikan terjadinya bencana, berbagai upaya persiapan dapat dilakukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan.
Ia menjelaskan, simulasi kebencanaan bukan sekadar latihan rutin, melainkan sarana membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Melalui kegiatan tersebut, peserta dilatih memahami prosedur penyelamatan, mengenali jalur evakuasi, serta bergerak cepat dan tepat ketika bencana terjadi.
“Gladi simulasi ini adalah kunci keselamatan kita. Melalui latihan ini, kita bisa mengasah naluri, melatih refleks, dan memahami jalur evakuasi secara tepat. Ketika gempa terjadi, kepanikan bisa menjadi musuh terbesar karena masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan,” ujar Yota.
Ia juga mengingatkan agar seluruh peserta mengikuti simulasi dengan kesungguhan, seolah-olah sedang menghadapi bencana sesungguhnya.
Menurutnya, pemahaman terhadap langkah penyelamatan sejak dini dapat menjadi bekal penting untuk melindungi diri sendiri, keluarga, maupun orang-orang di sekitar.
Atas nama Pemerintah Kota Pariaman, Yota menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BNPB atas dukungan serta kolaborasi dalam penyelenggaraan gladi tersebut.
Ia berharap pengalaman selama latihan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengingatkan bahwa pelaksanaan gladi tidak boleh berhenti pada kegiatan simulasi semata.
Hal yang lebih penting adalah mengidentifikasi berbagai kekurangan dalam sistem kesiapsiagaan untuk kemudian diperbaiki melalui langkah nyata.
Menurut Rustian, hasil evaluasi latihan perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Dengan demikian, kebutuhan yang ditemukan selama simulasi dapat ditindaklanjuti menjadi program konkret untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana.
Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki peran strategis sebagai pihak pertama yang dapat memberikan respons ketika bencana terjadi.
Dalam menit-menit awal setelah gempa, warga yang berada di sekitar lokasi kejadian menjadi unsur penting dalam melakukan tindakan penyelamatan sebelum bantuan datang.
Karena itu, kesiapsiagaan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan BPBD, TNI, Polri, rumah sakit, instansi teknis, dunia usaha, relawan, dan masyarakat harus berjalan secara terpadu.
Rustian juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Pariaman dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat terus ditingkatkan agar pengalaman dari berbagai kejadian bencana dapat menjadi pembelajaran untuk masa depan.
Dalam arahannya saat menutup kegiatan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah gladi tidak semata-mata dinilai dari kelancaran pelaksanaan skenario.
Lebih dari itu, latihan harus mampu menghasilkan evaluasi dan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas kesiapsiagaan.
Menurut Mahyeldi, rangkaian kegiatan yang meliputi Table Top Exercise (TTx), Command Post Exercise (CPx), dan Field Training Exercise (FTx) harus ditindaklanjuti secara serius agar manfaatnya dapat dirasakan dalam sistem penanggulangan bencana di daerah.
Ia menyampaikan enam langkah penting yang perlu menjadi perhatian setelah pelaksanaan gladi.
Pertama, mendokumentasikan dan menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi latihan.
Kedua, memperkuat sistem komando dan koordinasi antarinstansi.
Ketiga, menguji serta meningkatkan keandalan komunikasi kedaruratan.
Keempat, pemerintah kabupaten dan kota perlu menerapkan pembelajaran dari gladi di wilayah masing-masing.
Kelima, memperluas keterlibatan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan.
Keenam, menjadikan kesiapsiagaan sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya program yang dilaksanakan pada waktu tertentu.
Mahyeldi turut menegaskan bahwa ancaman gempa bumi dan tsunami membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena dampaknya tidak terbatas pada batas administratif suatu daerah.
Oleh sebab itu, kerja sama antara pemerintah daerah, BNPB, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, akademisi, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, dan relawan harus terus diperkuat.
Ia menilai keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penanggulangan bencana, melampaui kepentingan sektoral maupun batas kewenangan masing-masing instansi.
Melalui pelaksanaan gladi kesiapsiagaan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Pariaman diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan responsif terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami. (*)