infopariaman.com – Pemerintah Kota Pariaman menyampaikan laporan terkini terkait dampak bencana hidrometeorologi kepada Gubernur Sumatera Barat melalui rapat daring yang digelar di Balai Kota Pariaman, Senin malam (5/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan diikuti jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, serta sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang terdampak bencana.
Dari Kota Pariaman, rapat dihadiri Wali Kota Pariaman Yota Balad didampingi unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, serta BPBD Kota Pariaman.
Dalam laporannya, Wali Kota Pariaman Yota Balad memaparkan kondisi terkini dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Kota Pariaman.
Ia menyebutkan bencana banjir yang dipicu tingginya intensitas curah hujan dan angin kencang telah menyebabkan kerusakan pada puluhan rumah warga.
“Total rumah yang terdampak sebanyak 55 unit, dengan 10 rumah di antaranya mengalami kerusakan berat,” ungkap Yota Balad.
Selain permukiman warga, bencana tersebut juga berdampak signifikan terhadap sektor pertanian.
Yota Balad menjelaskan, sekitar 800 hektare lahan pertanian turut terdampak akibat banjir dan kondisi cuaca ekstrem.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pariaman berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam upaya normalisasi Sungai Batang Mangor sepanjang kurang lebih 14 kilometer.
Menurutnya, kondisi sungai saat ini berada pada kategori rawan atau zona merah akibat abrasi yang tidak hanya mengancam lahan pertanian, tetapi juga ratusan rumah warga di sepanjang bantaran sungai.
“Kami berharap adanya penanganan secepatnya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta arahan dari Gubernur terkait langkah-langkah penanganan pascabencana,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berlanjut.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyampaikan laporan secara berkala sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan bencana. (F)