infopariaman.com – Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengawal penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan.
Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, di Padang, Kamis (4/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sumatera Barat, perwakilan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, serta instansi terkait lainnya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pengendalian dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi serta penyerahan Instruksi Gubernur Sumatera Barat tentang pengawasan JBT dan JBKP kepada seluruh pemerintah daerah.
Bupati John Kenedy Azis menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman siap mendukung dan melaksanakan pengawasan secara maksimal melalui koordinasi dengan Forkopimda, instansi terkait, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari instruksi gubernur tersebut, Pemkab Padang Pariaman akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mendukung pembentukan satuan tugas pengawasan, serta meningkatkan pengawasan di seluruh titik distribusi BBM yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
JKA menegaskan kebutuhan energi masyarakat harus menjadi prioritas sehingga distribusi BBM bersubsidi wajib berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Kita ingin memastikan masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan manfaat dari BBM bersubsidi. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama, konsisten, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mencegah berbagai bentuk penyelewengan di lapangan.
Melalui pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi di Sumatera Barat dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)