infopariaman.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat total kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 mencapai Rp33,5 triliun.
Angka tersebut terdiri dari total kerusakan sebesar Rp15,63 triliun dan total kerugian mencapai Rp17,91 triliun.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan besarnya angka tersebut menunjukkan beratnya beban yang harus ditanggung daerah dan masyarakat terdampak.
Data ini menjadi dasar penting bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Ranah Minang.
Dari keseluruhan kerugian tersebut, sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak dengan nilai kerugian mencapai Rp14,16 triliun.
Gubernur menyebut infrastruktur merupakan sektor vital karena memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Selain infrastruktur, sektor permukiman juga mengalami kerusakan yang cukup besar dengan nilai mencapai Rp1,45 triliun.
Kerusakan ini menggambarkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.
Sementara itu, sektor ekonomi mencatat kerusakan sebesar Rp813 miliar dan kerugian mencapai Rp1,46 triliun.
Kondisi ini berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi serta mata pencaharian masyarakat.
Di sektor sosial, kerusakan tercatat sebesar Rp347 miliar dengan total kerugian mencapai Rp255 miliar.
Dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana, kerusakan dan kerugian terbesar dialami Kabupaten Agam dengan total mencapai Rp10,49 triliun.
Disusul Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp5,48 triliun dan Kota Padang sebesar Rp4,88 triliun.
Selain itu, sejumlah daerah lain juga mengalami kerugian yang cukup signifikan, di antaranya Kabupaten Solok sebesar Rp3,09 triliun, Kabupaten Tanah Datar Rp2,94 triliun, serta Kabupaten Pesisir Selatan mencapai Rp1,56 triliun.
Gubernur menegaskan, angka-angka tersebut menjadi potret nyata besarnya upaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memulihkan kondisi di berbagai sektor pascabencana. (*)