infopariaman.com – Pemerintah Kota Pariaman mendapatkan alokasi 609 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sepanjang 2026. Wali Kota Pariaman, Yota Balad, meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Desa Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur, dan Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Jumat sore (28/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Yota Balad didampingi Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kota Pariaman, M. Arif Gunawan. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan rumah penerima bantuan, mulai dari progres pengerjaan hingga rumah yang telah selesai diperbaiki.
Yota menyampaikan, dari total 609 unit bantuan yang dialokasikan, sebanyak 300 unit berasal dari tahap I hingga tahap III, sedangkan 309 unit lainnya masuk tahap IV yang pelaksanaannya ditargetkan hingga akhir 2026.
“Atas bantuan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Menteri PKP Maruarar Sirait yang telah mendukung program bedah rumah bagi masyarakat Kota Pariaman,” ujar Yota.
Ia menjelaskan, setiap unit rumah memperoleh bantuan senilai Rp20 juta. Bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pokok-pokok pikiran anggota DPR RI, serta usulan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy.
Rinciannya, tahap I mencakup 129 penerima manfaat dari Kementerian PKP, tahap II sebanyak 23 penerima manfaat melalui pokok-pokok pikiran anggota DPR RI, dan tahap III sebanyak 148 penerima manfaat dari Kementerian PKP.
Sementara itu, untuk tahap IV, Pemko Pariaman telah menerima informasi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Kementerian PKP mengenai alokasi 309 penerima manfaat melalui usulan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy.
Untuk tahap I hingga III, pelaksanaan pembangunan saat ini masih berlangsung pada sejumlah rumah, sementara sebagian lainnya telah rampung. Adapun tahap IV telah memasuki proses verifikasi lapangan dan masih menunggu pembentukan tenaga fasilitator dari BP3KP Sumatera III.
Yota berharap program BSPS dapat terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Pariaman sehingga masyarakat dapat menempati hunian yang lebih aman dan nyaman.
Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal melalui skema Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi berbagai pihak, mulai dari tukang, toko bangunan, tenaga pendamping, hingga sopir angkutan (*)