infopariaman.com – Pemerintah Kota Pariaman kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumatera Barat, Sudarminto, kepada Wali Kota Pariaman Yota Balad dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Kota Padang.
Capaian ini menjadi Opini WTP ke-13 yang berhasil diraih Pemerintah Kota Pariaman. Dari jumlah tersebut, 11 kali diraih secara beruntun sejak tahun 2015.
Wali Kota Pariaman Yota Balad mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tersebut.
Menurutnya, raihan WTP menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Kota Pariaman kembali memperoleh Opini WTP. Ini merupakan capaian ke-13 yang berhasil kami raih dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan LKPD Kota Pariaman selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, prestasi tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang profesional dan bertanggung jawab.
“Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Pariaman Muhajir Muslim, Sekretaris Daerah Kota Pariaman serta sejumlah pejabat terkait yang mendampingi Wali Kota Pariaman menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.
Dengan raihan tersebut, Pemerintah Kota Pariaman berharap dapat terus mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (*)