Infopariaman.com — Direktur RSUD Padang Pariaman, Syafrinawati, angkat bicara menanggapi pemberitaan yang sempat viral di media sosial terkait dugaan penolakan terhadap pasien persalinan di rumah sakit tersebut. Klarifikasi disampaikan pada Jumat, 22 Agustus 2025, untuk meluruskan informasi yang dinilai telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut Syafrinawati, atau yang akrab disapa Rina, pelayanan medis tetap diberikan kepada pasien sesuai prosedur. Ia juga menjelaskan bahwa saat kejadian berlangsung, dirinya tengah mengambil cuti untuk mendampingi suami yang sedang dirawat intensif di rumah sakit akibat kondisi kritis.
“Saya sudah limpahkan tanggung jawab pelayanan kepada Dr. Rika, termasuk nomor kontak yang bisa dihubungi jika ada kendala di lapangan,” ujarnya.
Berikut sejumlah poin klarifikasi dari RSUD Padang Pariaman :
- Pasien tetap dilayani oleh dokter jaga.
Pasien telah diperiksa dan hasil observasi menunjukkan bahwa proses persalinan masih dalam tahap awal, yakni pembukaan satu, kondisi tersebut tidak tergolong gawat darurat. - Dokter spesialis kandungan sedang berada di ruang operasi.
Saat dihubungi, dokter spesialis tidak dapat merespons karena tengah menjalani prosedur operasi di salah satu rumah sakit swasta. Hal ini menjadi alasan mengapa komunikasi tidak terjalin saat itu. - Permintaan rujukan berasal dari keluarga pasien.
Karena tidak sabar menunggu kedatangan dokter spesialis, keluarga pasien memilih untuk dirujuk ke RSUD Padang Panjang, yang menurut mereka lebih dekat dengan tempat tinggal di Kayu Tanam. Permintaan tersebut dikabulkan oleh dokter jaga. - Kondisi pasien tidak menunjukkan tanda darurat medis.
Berdasarkan informasi dari Klinik Sicincin dan hasil pemeriksaan awal di RSUD, pasien tidak dalam kondisi yang memerlukan penanganan darurat segera.
“Pada prinsipnya pasien tetap dilayani oleh dokter jaga. Namun atas permintaan keluarga sendiri, pasien akhirnya dirujuk, dan itu kami akomodasi,” tegas Syafrinawati.
Ia menambahkan bahwa RSUD Padang Pariaman terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan melalui Klinik Amanah yang dikelolanya secara pribadi, Syafrinawati turut mendukung program Universal Health Coverage (UHC) dengan membiayai layanan kesehatan untuk sekitar 500 jiwa masyarakat kurang mampu setiap bulannya, dengan anggaran sekitar Rp5 juta.
“Kalau bicara soal komitmen terhadap pelayanan, justru kami sangat serius. Mustahil bagi kami menolak pasien tanpa alasan medis, apalagi dalam kondisi gawat darurat,” ungkapnya.
Syafrinawati berharap, klarifikasi ini dapat mengakhiri polemik yang beredar dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap RSUD Padang Pariaman.
“Mari kita jaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Jangan sampai kesalahpahaman ini terus berkembang dan menimbulkan keresahan,” pungkasnya. (A/F)