infopariaman.com – Bertempat di Aula Pertemuan DPRD Kota Pariaman, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menyampaikan Jawaban Wali Kota Pariaman, Yota Balad, terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pariaman atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026. Penyampaian ini dilakukan pada Kamis (13/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Mulyadi menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, pertanyaan, saran, dan kritik yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.
Menurutnya, masukan tersebut sangat berarti untuk penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kota Pariaman.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Life Iswar terkait defisit anggaran sebesar Rp62,28 miliar, Mulyadi menjelaskan bahwa defisit tersebut bukan disebabkan oleh lemahnya pendapatan daerah, tetapi terutama karena turunnya Dana Transfer dari Pemerintah Pusat hingga sekitar Rp92,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan dana pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.
Meski begitu, Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik dengan tetap mengelola defisit secara terukur dan hati-hati.
Selanjutnya, Mulyadi memberikan tanggapan atas pandangan Fraksi Bintang Indonesia Raya yang disampaikan Fitri Nora, yang menurutnya menjadi masukan penting untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2026.
Terhadap pandangan Fraksi Keadilan Kesejahteraan Nasional (KKN) oleh Aris Munandar, Mulyadi menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukannya.
Pemko Pariaman menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta berharap sinergi antara pemerintah dan DPRD terus terjalin dalam mewujudkan Pariaman sebagai Kota Wisata yang Maju, Kreatif, Berbasis Agama dan Berbudaya.
Sementara itu, menjawab Fraksi PPP yang disampaikan Wahyu Satria Putra mengenai Analisis Postur Keuangan Daerah, pemerintah menyatakan sependapat terkait pentingnya peningkatan kemandirian fiskal.
Upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus dilakukan melalui inovasi dan optimalisasi potensi daerah, sehingga struktur belanja menjadi semakin berimbang antara kebutuhan operasional dan pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Terakhir, menanggapi pandangan Fraksi Amanat Nasional yang disampaikan Dicky Samardi, Mulyadi menyampaikan terima kasih atas perhatian dan masukan yang dianggap sebagai bentuk kontrol legislasi dan aspirasi masyarakat.
Ia mengakui bahwa tantangan pengelolaan APBD ke depan cukup berat, sehingga kebersamaan, sinergi antara OPD, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Mulyadi berharap seluruh pandangan, kritik, dan usulan yang telah disampaikan dapat dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (A/F)